Rencana Penggunaan Sewa Operasional di Indonesia Lampaui Rata-Rata Asia Pasifik
Artikel ini dirangkum dan diterbitkan ulang dari wawancara eksklusif antara Neil Pope, selaku Jurnalis di Global Fleet—media global terkemuka di bidang manajemen mobilitas dan armada korporasi—bersama Josephine Margaretha, Sales General Manager PT SMAS Mobility Indonesia. Wawancara ini mengupas tuntas lonjakan tren sewa operasional (operational leasing) di Indonesia yang melampaui rata-rata Asia-Pasifik, pergeseran pola pikir Total Cost of Ownership (TCO), serta tantangan logistik armada di negara kepulauan.
Hampir separuh perusahaan di Indonesia yang disurvei berencana untuk mulai menggunakan atau memperluas skema sewa operasional (operational leasing) dalam tiga tahun ke depan, menurut laporan 2026 Arval Mobility Observatory Global Fleet & Mobility Barometer. Angka tersebut mencapai 48%—11 poin persentase lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia-Pasifik (APAC) yang berada di level 37%. Selain itu, sebanyak 37% pelaku usaha di Indonesia yang disurvei telah mengandalkan operational leasing sebagai metode utama pembiayaan armada mereka.
Josephine Margaretha, Sales General Manager PT SMAS Mobility Indonesia, menyatakan bahwa masih terdapat "ruang pertumbuhan yang sangat signifikan" terlepas dari penetrasi pasar yang telah ada.
“Apa yang kita saksikan saat ini adalah pergeseran pola pikir korporasi yang mendasar,” ujar Margaretha. “Perusahaan tidak lagi memandang sewa operasional sekadar sebagai alat pembiayaan kendaraan, melainkan sebagai solusi strategis untuk manajemen risiko, kepastian biaya, dan efisiensi operasional.” Ia menambahkan bahwa alih daya (outsourcing) administrasi armada dan penghematan modal kerja menjadi pendorong utama adopsi skema ini.
Menurut Margaretha, SMAS melihat momentum positif baik dari pengguna baru maupun klien eksisting yang ingin melakukan ekspansi. Klien yang awalnya hanya menyewa mobil penumpang untuk level eksekutif kini mulai memperluas kontrak sewa untuk kendaraan operasional lapangan, tenaga penjual (sales), hingga kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles/LCV). Pada saat yang sama, perusahaan yang secara tradisional memiliki armadanya sendiri mulai mengevaluasi ulang apakah kepemilikan aset langsung masih masuk akal secara finansial di bawah kerangka Total Cost of Ownership (TCO).
Motivasi adopsi ini juga bervariasi berdasarkan skala bisnis. Untuk usaha kecil dan menengah (UKM), Margaretha menekankan bahwa "menjaga modal kerja serta mengurangi pengeluaran kas awal" merupakan insentif utama. Sebaliknya, korporasi besar dan perusahaan multinasional lebih menitikberatkan pada pengalihan risiko (risk transfer), kepatuhan (compliance), dan efisiensi operasional. Namun, di seluruh segmen, kepastian anggaran bulanan dan kalkulasi TCO yang transparan tetap menjadi titik awal masuknya diskusi sewa armada.
Pergeseran ini terjadi di tengah dinamika pasar Indonesia yang secara historis lebih menyukai kepemilikan aset langsung. Di pasar domestik, tingginya nilai jual kembali (resale value) di pasar sekunder—khususnya untuk model kendaraan operasional populer seperti MPV 7-penumpang dan kendaraan komersial ringan—sebelumnya mendorong perusahaan untuk membeli armada secara langsung dan mengandalkan penjualan kembali aset untuk menutup modal.
“Fakta bahwa permintaan operational leasing melonjak di tengah tingginya nilai jual kembali menandakan adanya pergeseran besar,” kata Margaretha. Pelaku usaha semakin menyadari bahwa potensi keuntungan dari pasar sekunder kini tergerus oleh "kendala operasional, risiko perawatan, dan beban biaya administrasi."
Karakteristik geografis Indonesia semakin memperberat beban tersebut. “Mengelola armada korporasi di negara kepulauan menghadirkan tantangan logistik yang unik,” jelasnya, merujuk pada rumitnya koordinasi perawatan antarpulau, regulasi daerah yang berbeda-beda, pemasaran ulang unit bekas di daerah, hingga penyediaan unit pengganti darurat.
Faktor teknologi dan modernisasi armada juga menambah kompleksitas operasional. Laporan Barometer tersebut mencatat bahwa 43% perusahaan yang disurvei di Indonesia telah mengoperasikan kendaraan terhubung (connected vehicles)—melampaui rata-rata APAC sebesar 38%—sementara 53% lainnya tengah mengevaluasi adopsi data telematika secara lebih luas.
“Mengelola armada berbasis telematika, memantau data kendaraan terhubung, serta menavigasi teknologi kendaraan listrik tahap awal membuat pengelolaan armada internal jauh lebih rumit dibandingkan satu dekade lalu,” ungkap Margaretha.
Untuk menjembatani transisi antara model kepemilikan tradisional dan skema sewa, sejumlah perusahaan beralih ke skema sale-and-leaseback (jual dan sewa kembali). “Skema ini memungkinkan klien menjual kendaraan yang mereka miliki langsung kepada perusahaan penyedia sewa (lessor) dan menyewanya kembali secara instan,” jelas Margaretha, seraya menambahkan bahwa mekanisme ini membuka likuiditas dana segar tanpa mengganggu operasional harian. (Laporan Barometer tidak merinci angka adopsi pasar secara spesifik untuk transaksi sale-and-leaseback di Indonesia).
Meski prospek pasar terlihat cerah, Margaretha mengingatkan agar sentimen positif korporasi tidak serta-merta dianggap sebagai realisasi penjualan langsung dalam waktu dekat.
“Kita harus berhati-hati dalam menafsirkan hasil survei sebagai konversi kontrak langsung,” tegasnya. “Data intensi mencerminkan sentimen bisnis, bukan pesanan kontrak yang telah ditandatangani.”
Karena perombakan armada jarang terjadi dalam semalam, siklus penggantian unit kendaraan, tekanan likuiditas, dan kesiapan operasional internal akan menjadi penentu laju adopsi nyata selama tiga tahun ke depan.
“Ketika suatu aset mencapai masa akhir depresiasinya, manajemen dihadapkan pada keputusan konkret: mengalokasikan belanja modal baru untuk membeli unit pengganti atau mengalihkan unit tersebut ke skema operational lease,” tutup Margaretha. “Mengingat perusahaan umumnya meremajakan kendaraan secara bertahap seiring habisnya umur ekonomis masing-masing unit—bukan mengganti seluruh armada secara serentak—maka transisi ini akan berlangsung secara bertahap dan progresif, bukan pergeseran pasar yang drastis.”
